Keterlibatan petinggi negara memiliki bisnis pertambangan bukan rahasia lagi. Salah satu pejabat yang memiliki pertambangan yakni, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan (LBP). Per Oktober 2017, saham milik Luhut tersisa sekitar 9,9 persen di PT Toba Sejahtra Tbk (Toba Group), selebihnya sebesar 90 persen sudah dijual ke perusahaan Singapura. Toba Group yang didirikan LBP pada 2004 bergerak dalam industri pertambangan, perkebunan kelapa sawit, dan pembangkit listrik.

Belakangan salah satu anak perusahaan Toba Group, PT Adimitra Baratama Nusantara (ABN) terlibat masalah serius. Aktivitas penambangan batu bara dari perusahaan itu mengakitbakan enam unit rumah di Sangasanga, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim) longsor pada Kamis (29/11) lalu.

Masalah tidak berhenti sampai di situ. Pagar pembatas tambang batu bara hanya berjarak sekitar 100 meter dari permukiman warga. Padahal dalam aturan, jarak minimal tambang batu bara dengan permukiman minimal 500 meter. Aturan terhadap buffer zone itu tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4/2012 tentang Indikator Ramah Lingkungan. Aturan lain yang ditabrak adalah Undang-Undang Nomor 4/2009 tentang Mineral dan Batu Bara.

Persinggungan antara petinggi negara dengan bisnis ’emas hitam’ membuat pemerintah dan penegak hukum melempem. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif mengatakan, banyak petinggi aparat bersenjata atau mantan petinggi aparat yang membekingi bisnis pertambangan. Hal itu yang membuat banyak tambang ilegal masih beroperasi walaupun tak memiliki izin dan membayar pajak. ”Kalau ada yang tidak clean and clear (CnC), tapi masih bisa beroperasi itu pasti ada bekingnya,” tandasnya kepada awak media di Jakarta, Rabu (5/12).

Laode mengatakan, tambang yang dibekingi aparat dapat diidentifikasi dengan mudah. Jika ada tambang yang tak berizin, namun masih bisa beroperasi, maka patut diduga tambang tersebut dibekingi aparat.
Laode menambahkan, menurut penelitian KPK, tambang-tambang yang dibekingi aparat banyak berada di Kalimantan dan Sumatera. Belakangan tambang ilegal itu juga muncul di Sulawesi, khususnya tambang nikel. Selain itu, tambang ilegal dengan beking aparat juga ada di Pulau Halmahera, Maluku, dan Papua.

Laode menyayangkan KPK tak bisa menindak praktik tersebut. Namun, KPK telah melaporkan hal itu ke Presiden Jokowi. Hasilnya, pemerintah menandatangani komitmen untuk menyelamatkan sumberdaya alam (SDA), yakni Gerakan Nasional Penyelematan Sumber Daya Alam. Nota itu telah ditandangani oleh presiden, Kepala Kepolisian RI, dan Panglima TNI. ”Kenapa mereka butuh tanda tangani itu, karena disinyalir banyak yang terlibat di bidang itu,” jelasnya.

Pernyataan Laode juga diamini Kepala Kampanye Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Melky Nahar. Kepada INDOPOS ia menegaskan, pemerintah tidak berkutik jika terdapat elite politik yang terbukti memiliki andil dalam bisnis tambang.

Berangkat dari pengalaman, ia mengatakan, persoalan tersebut sudah lama terjadi, terutama dugaan keterlibatan petinggi aparat dalam aktivitas tambang ilegal. ”Ini semacam sengaja. Karena elite-elite ini juga mendapat bagian,” ujarnya saat diwawancarai awak media ini, Rabu (5/12).

Melky menjelaskan, pola keterlibatan elite-elite politik dan pejabat negara dapat dilihat dengan mata telanjang. Ini baik secara nilai saham dari perusahaan maupun menggunakan kekuasaan untuk memuluskan izin serta membekingi dari sisi pengamanan.

Ia memberi contoh bagaimana kasus PT ABN yang hanya ditutup tambang Pit I West oleh pemerintah. Padahal, konsesi lahan perusahaan itu mencapai 2.900 hektare (ha). Artinya, hal tersebut menunjukkan dengan jelas, pemerintah ’melempem’ di hadapan perusahaan. Jatam pun menduga sanksi yang diberikan sangat ringan ini dibandingkan tindakan kejahatan yang dilakukan. ”Kami menduga ada intervensi dari induk perusahaan PT ABN, yang kemudian membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim tidak secara tegas menghentikan seluruh aktivitas dari perusahaan bersangkutan. Ini kan problem sebenarnya,” tegasnya.

Melky menilai tindakan seperti itu menunjukkan secara gamblang praktik kotor bisnis pertambangan. Apalagi kebusukan tidak hanya terjadi pada saat proses penambangan. Di hulu hingga hilir industri tersebut sudah mengalami masalah. Seperti izin tambang, ucapnya, banyak yang tidak diketahui masyarakat. Ini terutama masyarakat yang berada di wilayah konsesi pertambangan. Lahan-lahan masyarakat pun banyak dirampas secara paksa.

Implikasinya tidak hanya pada kerusakan lingkungan. Hak asasi manusia (HAM) juga ikut dilanggar. Bahkan, banyak masyarakat yang akhirnya tidak lagi sumber makanan karena tak memiliki lahan untuk bercocok tanam. Semakin ironi, tanah dan airnya juga tercemar oleh limbah tambang.

Keburukan lainnya dari bisnis tambang adalah menghabiskan nyawa manusia. Setidaknya sekitar 32 orang meninggal di lubang tambang, yang hingga kini tidak ada penegakan hukum berarti. ”Fakta tersebut ucapnya, harusnya menjadi acuan pemerintah terutama Presiden Jokowi mengevaluasi kebijakan pertambangan di Indonesia,” ujar Melky.

Cara-cara yang bisa dilakukan Presiden Jokowi adalah masuk ke sektor lingkungan untuk mengembalikan lahan tersebut sesuai fungsinya, serta memerintahkan Kementerian ESDM mengevaluasi regulasi pertambangan batu bara. ”Karena kalau hanya diserahkan kepada gubernur sampai kiamat pun tidak akan selesai,” tambah dia.
Ia pun juga menuntut Presiden Jokowi membersihkan orang-orang di sekitarnya yang terlibat dalam industri pertambangan yang kotor, terutama yang bermain dalam saham atau membeking perusahaan tersebut. ”Harusnya presiden jadi contoh dong kepada sekelilingnya agar tidak terlibat,” tandasnya.

Sayangnya Kementerian ESDM belum mau memberikan keterangan kepada INDOPOS. Salah seorang staf Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM mengarahkan agar menghubungi kepalanya. Namun, yang bersangkutan tidak menerima panggilan seluler dari awak media ini.
Sebelumnya, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi menjelaskan, tingkat kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban reklamasi pertambangan masih rendah.

Pemerintah melalui Kementerian ESDM saat masih menghitung ulang dana jaminan reklamasi untuk IUP (Izin Usaha Pertambangan) di daerah. Berdasarkan data terbaru, tingkat kepatuhan perusahaan dalam menyetorkan jaminan reklamasi baru mencapai 56 persen. “Tetapi itu dicampur yang CnC dan non-CnC. Padahal non-CnC ini kan sudah dicabut dan gak akan maju-maju,” ujar Agung Pribadi di Jakarta, Senin (3/12).
Pihaknya akan mengeluarkan perusahaan yang berstatus non CnC dari data tersebut. Sebab, perusahaan berstatus non-CnC izin pertambangannya sudah dicabut. ”Mungkin bisa meningkat (angka kepatuhan, Red),” imbuhnya. Sementara untuk perusahaan berstatus PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) dan KK (Kontrak Karya), tingkat kepatuhannya sudah mencapai 99 persen.

Sementara seperti dikutip dari website tobabara.com, PT ABN didirikan pada 2004, dan mengelola daerah konsesi pertambangan dengan luas area sekitar 2.990 ha di Desa Kampung Jawa, Kecamatan Sangasanga dan Desa Muara Kembang, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kaltim. Berdasarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi No. 540/1691/IUP-OP/MB-{BAT/XII/2009 tanggal 1 Desember 2009, ABN melakukan kegiatan eksplorasi, penambangan batubara, dan pemasaran hasil produksi di lokasi tambangnya tersebut.

ABN mulai melakukan kegiatan eksplorasi dan pembangunan infrastruktur pada 2007, sedangkan produksi komersial dimulai pada 2008. Produk batubara ABN memiliki kalori 5.200-5.900 GAR yang termasuk dalam kelompok thermal coal dengan rank sub-bituminous dan bituminous. Berdasarkan laporan JORC oleh mining consultant PT Runge Indonesia per 31 Desember 2011, ABN memiliki sumber daya batubara 156 juta ton dan cadangan 117 juta ton.

Area tambang ABN terdiri dari 2 area utama yakni, Timur ABN dan Barat ABN. Sistem penambangan yang dilakukan ABN merupakan sistem penambangan terbuka (surface open pit mining) dengan fokus pada overburden removal dan coal extraction. Batubara ABN memiliki kandungan abu yang rendah, sehingga tidak dilakukan pencucian (washing), hanya dilakukan proses peremukan (crushing). Kegiatan penambangan ABN dilakukan oleh kontraktor PT Cipta Kridatama (CK) dengan penggunaan alat berat excavator dengan kapasitas maksimum 250 ton dan dump trucks dengan kapasitas maks. 100 ton.

Kegiatan operasional ABN didukung oleh infrastruktur yang terdiri dari jalan hauling 4 km, coal processing plant (crusher) berkapasitas 1.800 ton per hour (tph), overland conveyor berkapasitas (OLC) 1.700 tph dengan panjang 4,7 km yang dapat mengantar batubara hingga ke jetty ABN. Di jetty, batubara kemudian dipindahkan melalui proses loading ke 300-foot barge dengan kapasitas muat hingga 8.000 ton. Kapasitas ROM (Run-of-Mine), crushed coal, dan jetty yang tergabung mencapai 580.000 ton. Crusher ABN memiliki kapasitas per tahun maks. 10 juta ton per annum.

Setelah proses loading ke barge di jetty, batubara ditransportasikan melalui sungai Mahakam ke transhipment points di Muara Jawa (65 km) dan Muara Berau (120 km). Lokasi tambang yang ideal dimana jarak antara pit ke transhipment points relatif dekat memberikan suatu keunggulan bagi Perseroan dari segi jarak pengiriman ke para pelanggan yang mayoritas berasal dari negara-negara di Asia Pasifik.
Sebelumnya, lokasi tambang PT ABN di Pit I resmi ditutup oleh Pemprov Kaltim.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim Wahyu Widhi Heranata mengatakan, perusahaan diminta mengganti rugi masyarakat yang terdampak longsor dan memulihkan jalur transportasi yang terputus. ”PT ABN tidak boleh lagi melakukan aktivitas pertambangan di Pit I. Sanksi tetap kami berikan. Pertambangan kami tutup,” tegasnya kepada awak media dalam konferensi pers di Samarinda, Senin (3/12).

Pria yang akrab disapa Didit itu menambahkan, PT ABN juga wajib melakukan revegetasi lingkungan di lokasi longsor dan memulihkan lahan yang longsor. Sebab, pasokan listrik, air, dan jalur logistik sempat mengalami gangguan. ”Akses logistik harus segera dibereskan, termasuk mengganti rugi masyarakat yang rumahnya longsor,” ujarnya.

Sumber :https://dinarproject.com/beranda/?p=2291&preview=true

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *